KABAR INSPIRASI, PALU — Kepastian hukum yang berkelanjutan menjadi pilar utama dalam menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kemajuan suatu daerah. Menyadari krusialnya hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah sepakat memperkokoh barisan lewat kolaborasi strategis antar-lembaga penegak dan pelayanan hukum.
Komitmen bersama ini dimatangkan dalam forum audiensi resmi yang mempertemukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, pada Senin (22/6). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut merefleksikan keseriusan kedua belah pihak dalam mengawal agenda besar pembangunan hukum nasional di tingkat wilayah.
Kedua institusi secara mendalam membedah berbagai langkah taktis. Fokus utama diarahkan pada penguatan regulasi daerah agar lebih implementatif, peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara masif, hingga pengembangan program-program kerja kolaboratif yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh publik secara riil.
Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menilai bahwa komunikasi yang buntu antarinstansi sering kali menjadi penghambat efektivitas sebuah kebijakan. Oleh karena itu, keterbukaan dan koordinasi yang sehat antarlembaga dinilai sebagai modal paling mendasar untuk menciptakan kepastian hukum yang kokoh di tengah masyarakat.
“Kepastian hukum yang kuat lahir dari komunikasi dan sinergi yang baik antar lembaga. Karena itu, kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan secara efektif,” terang Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, Rakhmat menegaskan bahwa jajarannya tidak akan berhenti pada kerja sama formal di atas kertas. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus memperluas jaringan kemitraan strategisnya dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendongkrak mutu pelayanan publik secara menyeluruh.
“Kami ingin membangun ekosistem hukum yang kolaboratif, sehingga setiap langkah pembangunan hukum mampu memberikan manfaat yang nyata, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung kemajuan daerah,” tegasnya.
Langkah progresif ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari Kajati Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung. Pihaknya berharap hubungan baik yang telah mengakar kuat ini dapat terus dirawat dan ditingkatkan lewat eksekusi berbagai program kerja bersama di masa mendatang. Forum koordinasi ini pun diakhiri dengan tekad bersama untuk melahirkan sistem hukum di Sulawesi Tengah yang tidak hanya berkeadilan, melainkan juga adaptif dan berorientasi penuh pada perlindungan kepentingan masyarakat. (*/ys)
