KABAR INSPIRASI, PALU — Akselerasi pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat di sektor kesehatan terus menjadi prioritas. Langkah nyata ini dibuktikan lewat komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah yang bergerak cepat mengawal pembentukan payung hukum yang berkualitas, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Parigi Moutong tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Agenda krusial yang mempertemukan pemikiran lintas sektor ini digelar secara intensif di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada Selasa (23/6).
Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng duduk bersama dengan jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Mereka membedah lembar demi lembar substansi draf regulasi secara tajam guna memastikan aturan yang dilahirkan kelak selaras dengan konvensi hukum nasional serta tidak tumpang tindih dengan aturan di atasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa urusan kesehatan bukan sekadar rutinitas pelayanan publik, melainkan hak konstitusional warga negara yang wajib dipayungi oleh regulasi yang kokoh dan berwawasan jangka panjang.
“Regulasi yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh masyarakat,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan, proses harmonisasi ini merupakan katup pengaman agar regulasi daerah tidak mandul saat diimplementasikan di lapangan. Payung hukum ini dibidik untuk mampu memberikan kepastian, kepatuhan, sekaligus perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para tenaga medis maupun masyarakat luas selaku konsumen layanan.
“Harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang implementatif dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” tambahnya.
Melalui fasilitasi yang ketat dan terukur ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah membuktikan peran strategisnya sebagai mitra andalan pemerintah daerah dalam merajut regulasi yang sehat, bersih, dan berdampak langsung pada kesejahteraan sosial di Bumi Tadulako. (*/ys)
