Oleh: DEDI ASKARY, SH.
Sangat menggelikan, bahkan cenderung munafik, ketika ada sekelompok orang yang hari ini sibuk berteriak “Gagal!” kepada pasangan Erwin Burase dan Abdul Sahid yang baru seumur jagung memimpin.
Baru delapan bulan—bahkan belum genap satu tahun anggaran penuh—mereka dipaksa memikul beban “dosa warisan” yang menumpuk selama satu dekade.
Jika kita mau jujur dan tidak menutup mata dengan, kondisi Parigi Moutong saat ini, sesungguhnya bukanlah sekadar masalah teknis birokrasi, melainkan sebuah kehancuran sistemik yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya.
Warisan “Istana Pantai” dan Matinya Ibu Kota
Mari kita segarkan ingatan kolektif masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir, pusat gravitasi pemerintahan kita bukan berada di Kantor Bupati yang megah di Parigi, melainkan di “wilayah privat” penguasa.
Mobilisasi ASN bukan lagi soal pelayanan publik, melainkan soal kerja bakti di pantai pribadi—sebuah penghinaan terhadap integritas pegawai negeri yang dipaksa menjadi juru masak dan kuli dadakan.
Ibu kota Parigi dibiarkan menjadi “Kota Mati”.
Pembangunan hanya berpusat pada kepentingan segelintir elite di lingkar kekuasaan.
Proyek-proyek fisik dimonopoli oleh “orang dalam”. Maka, ketika Erwin-Sahid masuk, mereka tidak menemukan mesin birokrasi yang siap lari, melainkan sebuah mesin yang sudah karatan, macet, dan terbiasa bekerja di bawah kendali transaksional.
Budaya “Nyinyir” Para Pencari Rente
Kritik paling keras hari ini justru datang dari mereka yang dulu gemuk karena sisa-sisa “makanan” di meja kekuasaan.
Budaya rente yang ditanamkan selama dua periode lalu telah menciptakan mentalitas destruktif: ada uang, ada kerja; tak ada proyek, mari kita nyinyir.
Mereka-mereka inilah yang sekarang bermain di ranah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), merusak alam, lalu dengan cepat menuding pemerintahan baru gagal hanya karena keran “upeti” mereka tersumbat.
Sungguh sebuah kesimpulan prematur yang dipaksakan. Menilai kegagalan sebuah pemerintahan dalam 8 bulan atas kerusakan yang dibuat selama 10 tahun adalah tindakan yang tidak hanya tidak logis, tapi juga jahat secara intelektual.
Tantangan Nyata:
Antara Ekspektasi dan Realita
Gubernur Anwar Hafid memang menyebut pemimpin baru sebagai “baterai penuh daya”. Namun, sekuat apa pun baterainya, jika kabel-kabel di dalamnya sudah putus dan terbakar oleh sistem yang korup di masa lalu, maka arus perubahan akan terhambat.
Masyarakat harus sadar bahwa tantangan Erwin-Sahid saat ini adalah:
* Konsolidasi Mental:
Mengubah mentalitas PNS dari “pelayan penguasa pantai” kembali menjadi pelayan rakyat.
* Keterbatasan Anggaran:
Memperbaiki kerusakan infrastruktur dengan pagu anggaran yang sudah tersedot oleh beban utang dan tata kelola yang carut-marut.
* Membersihkan Benalu:
Menghadapi barisan sakit hati yang terus menggrogoti sumber daya daerah demi kepentingan pribadi.
Beri Ruang,
Bukan Sekadar Kritik Tanpa Solusi
Membangun kembali Parigi Moutong yang solid—seperti era Longky Djanggola dulu—membutuhkan waktu. Kita butuh evaluasi yang jujur, bukan cacian dari mereka yang tangannya masih kotor oleh sisa-sisa proyek masa lalu.
Erwin-Sahid memang harus terus dikawal dan dikritik, tetapi kritik yang lahir dari kecintaan pada daerah, bukan kritik yang lahir karena tidak lagi kebagian “jatah”.
Rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya pandai membangun pantai pribadi, rakyat butuh pemimpin yang mampu menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi di seluruh pelosok kabupaten.(*)
Penulis merupakan Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, anggota Dewan Pendiri LBH. Sulteng, Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025. Pernah menjabat Deputy Direktur Walhi Sulteng dan Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, Konsultan Riset Ketahanan Pangan di Lembah Baliem Wamena, Pegunungan Tengah Papua thn 2004, Tinggal di Mbaliara, Parigi Barat.
