KABAR INSPIRASI.ID, PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan kewarganegaraan.
Koordinasi tersebut dibahas melalui Rapat Penegasan Status Kewarganegaraan yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Rabu, 18 November 2026.
Rapat dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah Arief Hazairin Satoto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng I Putu Dharmayasa, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Ili Rusliadi.
Pertemuan itu membahas aspek hukum dan administrasi yang menjadi dasar untuk memastikan kejelasan status kewarganegaraan seseorang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan mencakup pemenuhan persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, serta penelaahan terhadap regulasi yang berkaitan dengan penegasan status kewarganegaraan.
Tahapan tersebut diperlukan agar setiap penanganan memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah Arief Hazairin Satoto menekankan pentingnya koordinasi antara jajaran Imigrasi dan Kementerian Hukum dalam menangani persoalan kewarganegaraan.
Sinergi antarlembaga diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat pertukaran informasi, dan memastikan setiap proses berjalan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing instansi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng I Putu Dharmayasa menyampaikan bahwa penegasan status kewarganegaraan membutuhkan pemeriksaan administrasi dan penelaahan hukum secara menyeluruh.
Menurutnya, kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dengan regulasi menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan setiap persoalan kewarganegaraan.
Dalam keterangan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Hendrik Pagiling menegaskan bahwa persoalan kewarganegaraan bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak seseorang.
“Penanganan persoalan kewarganegaraan harus dilakukan secara cermat dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi agar setiap proses memiliki landasan hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan,” ujar Hendrik Pagiling.
Ia mendorong Kanwil Kemenkum Sulteng dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng terus memperkuat koordinasi, baik pada tahap pembahasan maupun dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Sebagai tindak lanjut rapat, kedua instansi akan kembali berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan data dan dokumen pendukung. Mereka juga akan menelaah ketentuan hukum yang relevan dan melaporkan perkembangan penanganan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian.
Melalui sinergi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng berupaya memastikan penanganan persoalan kewarganegaraan berlangsung profesional, terarah, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (*/ys)










