KABAR INSPIRASI.ID, PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi delapan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Banggai, Rabu, 18 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng tersebut dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian.
Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, memiliki rumusan yang jelas, dan dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan daerah.
Delapan Ranperbup yang dibahas mencakup pengelolaan lingkungan, penyediaan air minum, tata kelola pemerintahan, pendidikan, kepegawaian, dan program kesejahteraan masyarakat.
Rancangan pertama mengatur Rencana Induk Pengelolaan Air Domestik. Regulasi tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan air domestik yang terencana dan berkelanjutan, termasuk mendukung pengelolaan limbah domestik serta menjaga kualitas lingkungan.
Pembahasan berikutnya mengenai Sistem Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum. Rancangan ini diharapkan menjadi dasar penguatan pelayanan air minum yang berkesinambungan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan akses masyarakat.
Ranperbup tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah juga menjadi bagian dari harmonisasi. Pengaturannya meliputi perencanaan pengurangan dan penanganan sampah serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Pada bidang tata kelola pemerintahan, pembahasan mencakup Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
Ranperbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif turut dibahas untuk memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Harmonisasi juga dilakukan terhadap Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian dasar hukum dan pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja serta ketentuan kepegawaian.
Pada bidang pendidikan, Ranperbup tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan disiapkan sebagai pedoman mengenai mekanisme, persyaratan penerima, dan pelaksanaan bantuan agar berjalan transparan serta tepat sasaran.
Rancangan terakhir mengatur Penyelenggaraan Bedah Rumah di Kabupaten Banggai. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian mengenai penetapan penerima dan mekanisme pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pembukaan kegiatan, Sopian menjelaskan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk mencegah pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses tersebut juga mencermati ketepatan rumusan dan kemungkinan penerapan setiap ketentuan di lapangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Hendrik Pagiling, dalam keterangannya mengatakan delapan Ranperbup tersebut mengatur sektor yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Setiap rancangan peraturan kepala daerah harus disusun secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan rumusan, dan kebutuhan daerah. Harmonisasi menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujar Hendrik.
Menurutnya, kualitas suatu regulasi tidak cukup dinilai dari terpenuhinya tahapan administratif. Regulasi juga harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami berharap delapan Ranperbup ini dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Melalui harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng mendampingi Pemerintah Kabupaten Banggai dalam menyempurnakan produk hukum daerah agar selaras, dapat dilaksanakan, dan mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (*/ys)











