KABAR INSPIRASI, JAKARTA – Ketegangan yang membara di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sejak akhir Februari lalu mulai menebar ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Tak hanya soal desingan peluru, perang ini telah memicu “gempa” pada pasar energi global. Harga minyak Brent yang semula anteng di angka USD 62 per barel, kini melonjak drastis menyentuh level USD 85 hingga USD 91 per barel. Sebuah angka yang memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk segera memasang kuda-kuda mitigasi.
Sorotan utama tertuju pada Selat Hormuz, urat nadi logistik energi yang mengalirkan 20 persen minyak dunia. Jika jalur ini tersumbat, dunia dibayangi krisis pasokan yang bisa memicu inflasi gila-gilaan. Fenomena ini dibedah secara tajam oleh pakar ketahanan nasional sekaligus dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ian Montratama, S.E., M.E.B., M.Si. (Han).
Dr. Ian memperingatkan bahwa meski Indonesia jauh dari pusat ledakan, dampak yang dirasakan bersifat multidimensional. Ketegangan di kawasan Teluk bisa berubah menjadi ancaman kedaulatan ekonomi jika tidak disikapi dengan taktik yang presisi.
“Meski Indonesia tidak terlibat secara geografis maupun militer, blokade de facto oleh Iran berpotensi mengganggu pasokan energi hingga kawasan Asia Tenggara. Dalam kondisi krisis akibat kepanikan pasar global, harga minyak bahkan dapat melonjak hingga USD 150–200 per barel. Situasi ini tidak hanya mengancam ketahanan energi nasional, tetapi juga menekan kedaulatan ekonomi,” ungkap Dr. Ian.
Lebih jauh, Dr. Ian melihat adanya pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Masuknya pengaruh Tiongkok dan Rusia yang mendukung Iran menjadikan Timur Tengah sebagai pusat rivalitas kekuatan baru.
“Akibatnya, terjadi pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju multipolar. Dalam kondisi ini, stabilitas global tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan besar, melainkan dipengaruhi oleh dinamika aliansi strategis antarnegara. Hal ini menjadikan kawasan Timur Tengah semakin strategis sebagai pusat rivalitas kekuatan global,” jelasnya.
Menghadapi ketidakpastian ini, Indonesia didorong untuk bergerak lincah. Dalam jangka pendek, jaring pengaman fiskal harus diperkuat untuk meredam inflasi. Secara diplomasi, Presiden diharapkan proaktif menyuarakan deeskalasi melalui forum internasional seperti Board of Peace (BoP), ASEAN, hingga PBB. Rencana kontingensi untuk evakuasi WNI di kawasan Teluk juga menjadi prioritas yang tak boleh ditunda.
Ke depan, kemandirian menjadi harga mati. Dr. Ian menekankan pentingnya pengembangan alutsista dalam negeri dan diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada dinamika pasar luar negeri. Dalam hal ini, dunia pendidikan juga memegang peran kunci sebagai penyokong riset strategis.
“Situasi global saat ini menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi, energi, dan geopolitik merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi sekaligus menjaga prinsip diplomasi bebas aktif di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Sebagai institusi pendidikan, Universitas Pertamina dapat berperan sebagai pionir riset dalam pengembangan kemandirian energi serta pembangunan kekuatan jaringan siber berbasis Artificial Intelligence (AI). Rekomendasi berbasis riset menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing,” tutup Dr. Ian. (*/ys)
