Oleh: DEDI ASKARY
10 Desember 2025. Tujuh puluh tujuh tahun sudah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati. Sebuah dokumen sakral yang lahir dari puing-puing Perang Dunia II, berjanji bahwa “tidak lagi” (never again) manusia akan diperlakukan lebih rendah dari binatang.
Namun, saat kita berdiri di penghujung tahun 2025 ini, slogan “memuliakan kemanusiaan” terasa seperti sebuah paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, kita merayakannya dengan seminar, pidato pejabat, dan kampanye digital yang masif. Di sisi lain, kita menyaksikan pengkhianatan terhadap kemanusiaan itu sendiri terjadi secara real-time, sistematis, dan seringkali dilegalkan oleh hukum.
1. Seremonial di Atas Luka
Kritik paling mendasar hari ini adalah reduksi hak asasi menjadi sekadar ritual kalender. Setiap 10 Desember, negara dan institusi global berlomba-lomba memoles citra. Kata “HAM” menjadi komoditas politik, bukan kompas moral.
Memuliakan kemanusiaan tidak bisa dilakukan dengan melepaskan balon ke udara atau menandatangani pakta yang tidak mengikat, sementara di saat yang sama:
– Penggusuran paksa atas nama pembangunan infrastruktur masih merampas ruang hidup rakyat kecil;
– Kebebasan berpendapat semakin sempit, diawasi oleh “polisi siber” dan algoritma yang membungkam kritik;
– Standar ganda internasional yang menjijikkan, di mana nyawa manusia di satu belahan bumi dianggap berharga, sementara genosida dan kelaparan buatan di belahan bumi lain dianggap sebagai “konsekuensi geopolitik yang tak terhindarkan.”
2. Penjajahan Bentuk Baru:
Digital dan Ekologis
Di tahun 2025, definisi pelanggaran HAM telah berevolusi, namun perlindungan kita jalan di tempat. Kita sedang menghadapi dehumanisasi digital.
•Manusia kini direduksi menjadi
sekadar data.
Hak atas privasi—hak untuk menjadi diri sendiri tanpa diawasi—telah dirampas oleh korporasi teknologi dan negara pengintai (surveillance state).
•Kecerdasan Buatan (AI) yang bias kini menentukan nasib manusia:
Siapa yang layak mendapat pinjaman, siapa yang dicurigai sebagai kriminal, dan siapa yang lamaran kerjanya ditolak otomatis.
Lebih jauh lagi, krisis iklim adalah pelanggaran HAM terbesar abad ini.
Membiarkan korporasi merusak biosfer demi profit, sementara komunitas adat dan negara kepulauan tenggelam, adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling purba: perampasan hak untuk hidup.
3. Hierarki Penderitaan
Analisis tajam terhadap kondisi global 2025 menunjukkan adanya penyakit kronis bernama “Hierarki Kemanusiaan.”
Dunia kita menderita defisit empati yang selektif. Kita diajarkan untuk menangisi korban yang “terlihat seperti kita” atau yang “bersekutu dengan kita,” namun menutup mata pada mayat-mayat yang dianggap “asing.”
Memuliakan kemanusiaan berarti menghancurkan hierarki ini. Tidak ada manusia kelas satu atau kelas dua. Tangisan seorang ibu di zona perang yang terlupakan sama nilainya dengan tangisan di ibu kota negara maju. Jika kita masih memilah siapa yang layak dibela berdasarkan ras, agama, atau afiliasi politik, maka kita tidak sedang menegakkan HAM; kita sedang bermain politik identitas dengan topeng moralitas.
4. Hakikat Memuliakan
Kemanusiaan
Lantas, apa arti “memuliakan kemanusiaan” yang sejati? Ia adalah keberanian untuk tidak nyaman. Ia menuntut kita untuk berdiri melawan arus ketika mayoritas memilih diam. Memuliakan kemanusiaan berarti:
•Mengembalikan Martabat:
Mengakui bahwa setiap individu, terlepas dari status ekonomi atau sosialnya, memiliki kedaulatan atas tubuh dan pikirannya.
•Menagih Akuntabilitas:
Tidak membiarkan impunitas (kekebalan hukum) bagi pelanggar HAM, entah itu jenderal berbintang, CEO perusahaan multinasional, atau politisi populis.
•Radikalisasi Empati:
Memperluas solidaritas kita melampaui batas negara dan sekat ideologi.
Penutup:
Dari Deklarasi ke Aksi
Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2025. Jangan biarkan hari ini berlalu hanya sebagai peringatan sejarah. Sejarah bukan untuk dipajang di museum, tapi untuk dijadikan cermin:
Apakah kita sudah lebih manusiawi dari manusia tahun 1948?
Jika jawabannya ragu, maka pekerjaan rumah kita masih menumpuk. Mari berhenti beretorika. Mari mulai memanusiakan manusia, bukan dalam pidato, tapi dalam kebijakan, dalam penegakan hukum, dan dalam cara kita memandang “orang lain” yang berbeda dengan kita.
Kemanusiaan tidak butuh pujian; ia butuh perlindungan.
Penulis pernah bekerja di Komnas HAM Sulawesi Tengah, menjadi Koordinator Rumah Bersama Relawan korban gempa bumi, tsunami dan lequefaksi Sulawesi Tengah thn. 2018, pernah menjadi Deputy Direktur Walhi Sulteng, pernah menjadi Ketua Dewan Daerah Walhi Sulteng, pernah menjadi Anggota Dewan Nasional Walhi, Konsultan Riset ketahanan Pangan di Lembah Baliem (Wamena) thn 2004.
