KABAR INSPIRASI, PALU – Sebagai etalase hilirisasi nikel nasional, dinamika investasi di Morowali terus menjadi sorotan utama. Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, memberikan catatan penting terkait langkah investasi PT Vale Indonesia di wilayah tersebut. Ia berharap ada keterbukaan yang lebih masif mengenai progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) agar masyarakat dapat melihat realisasi komitmen tersebut secara terukur.
Safri memandang bahwa keberadaan smelter di Morowali bukan sekadar deretan mesin industri, melainkan simbol transformasi ekonomi daerah. Namun, ia mencatat bahwa hingga saat ini publik dan legislatif masih menantikan laporan komprehensif terkait tahapan konstruksi hingga target operasionalnya.
“Kalau komitmen hilirisasi itu serius, progresnya harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu sejauh mana realisasi investasi tersebut,” ujar Safri, Rabu (4/3).
Menakar Manfaat Fiskal Daerah Tak hanya soal fisik bangunan, Safri juga menaruh perhatian pada distribusi nilai tambah dari aktivitas produksi di Blok 1. Ia menyoroti pola pengiriman bijih nikel (ore) yang selama ini dibawa ke Sorowako untuk diolah. Baginya, kejelasan skema bagi hasil sangat krusial agar kontribusi riil terhadap pendapatan daerah Sulawesi Tengah tetap terjaga secara adil.
“Daerah penghasil jangan hanya menjadi lokasi tambang. Nilai tambah dan manfaat fiskalnya harus jelas kembali ke Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Audit Strategis Proyek HPAL Sorotan Safri juga merambah ke proyek High-Pressure Acid Leaching (HPAL) di Sambalagi, yang merupakan hasil kolaborasi PT Vale dengan GEM Co., Ltd. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh yang mencakup aspek mitigasi risiko lingkungan dan pengelolaan tailing. Baginya, investasi bernilai triliunan rupiah tersebut harus dibarengi dengan jaminan keamanan ekologis dan keselamatan kerja yang sesuai standar global.
Di sisi lain, ia melihat adanya peluang besar bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal untuk masuk ke dalam ekosistem hilirisasi nikel ini. Safri mendorong perusahaan untuk membuka ruang kemitraan yang lebih lebar, sehingga perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga dirasakan oleh pelaku usaha lokal di Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan bahwa langkah kritis yang diambil DPRD bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan memastikan model bisnis yang berjalan tetap berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
“Ini bukan hanya soal angka investasi, tetapi tentang keberlanjutan ekonomi daerah dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Morowali diharapkan mampu menjadi contoh sukses hilirisasi yang menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan. (*/ys)
