KABAR INSPIRASI, PALU — Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali membuktikan tajinya di kancah nasional. Tak tanggung-tanggung, Bumi Tadulako sukses menembus jajaran elit dalam ajang penghargaan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) Tahun 2025. Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Sulteng resmi menyandang predikat “Unggul”, sebuah kasta tertinggi dalam penilaian kinerja analisis kebijakan.
Pengumuman membanggakan ini bergaung dalam agenda Sosialisasi Pedoman Teknis BSK Hukum yang digelar secara virtual, Selasa (10/2). Capaian ini terasa sangat spesial karena dari total seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, hanya 17 Kanwil yang mampu meraih kategori Unggul, dan Sulawesi Tengah adalah salah satunya.
Prestasi ini bukan didapat secara cuma-cuma. Predikat Unggul diberikan berdasarkan seleksi ketat terhadap empat kategori penilaian. Kanwil Kemenkum Sulteng dinilai mampu menyajikan analisis yang komprehensif, berbasis data yang akurat, serta memberikan dampak nyata bagi perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya atas dedikasi tim di lapangan. Baginya, penghargaan ini adalah cermin dari standar profesionalisme yang tinggi.
“Penghargaan kategori Unggul ini bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng mampu menghadirkan analisis kebijakan yang berkualitas, akurat, dan memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan hukum nasional,” tegas Rakhmat dalam keterangan resminya.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi, konsistensi, dan komitmen bersama dalam menjaga standar profesionalisme.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Kita tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi harus terus melampaui standar yang ada demi mewujudkan kebijakan hukum yang adaptif dan berdampak luas bagi masyarakat,” tambahnya.
Keberhasilan ini kian mengukuhkan posisi Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai institusi yang progresif dan berdaya saing tinggi. Dengan tata kelola kebijakan yang kini diakui secara nasional, Sulteng siap menjadi barometer reformasi hukum yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/ys)
