KABAR INSPIRASI, PALU – Komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang berdampak nyata terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kini tengah fokus membenahi “dapur” kolaborasi instansi. Bertempat di Aula Merah Putih, jajaran Kanwil mengikuti Workshop Kerja Sama Nasional secara daring yang berlangsung maraton selama tiga hari, 24–26 Februari 2026.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Workshop yang diinisiasi oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama ini bertujuan untuk memastikan setiap kemitraan yang dibangun tidak hanya berakhir sebagai seremonial di atas kertas. Fokus utamanya adalah transformasi tata kelola kerja sama yang lebih tertib, efektif, dan sepenuhnya akuntabel.
Selama kegiatan, para peserta dibekali materi strategis mulai dari perencanaan yang matang, standarisasi implementasi, hingga sistem evaluasi yang ketat. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penerapan Permenkum Nomor 48 Tahun 2025 yang menjadi kompas baru dalam penataan kerja sama di seluruh jajaran Kementerian Hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menekankan bahwa keseragaman pemahaman antar satuan kerja adalah harga mati dalam membangun sistem yang profesional.
“Kerja sama yang baik harus dibangun dengan sistem yang jelas dan terukur. Melalui workshop ini, kami memperkuat komitmen untuk mengelola kerja sama secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih jauh, ia mengingatkan jajarannya bahwa setiap kesepakatan yang dijalin di tahun 2026 harus memiliki output yang jelas bagi masyarakat. Rakhmat tidak ingin ada kerja sama yang “jalan di tempat” tanpa memberikan manfaat nyata bagi publik.
“Setiap kerja sama harus memberikan manfaat nyata. Tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan agar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan hukum,” tegasnya dengan nada lugas.
Tak hanya urusan domestik, workshop ini juga menyentuh aspek kerja sama pembangunan internasional. Hal ini dipandang sebagai instrumen diplomasi penting untuk mendukung kepentingan nasional di kancah global. Dengan partisipasi aktif ini, Kanwil Kemenkum Sulteng optimistis setiap jalinan kolaborasi ke depan akan menjadi mesin penggerak dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan hukum di Sulawesi Tengah. (*/ys)
