KABAR INSPIRASI.ID, PALU – Agenda hilirisasi di Sulawesi Tengah mendapat perhatian serius dalam lokakarya yang digelar Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional bersama Universitas Tadulako (UNTAD), Kamis, 24 September 2026.
Kegiatan bertajuk “Kolaborasi Nyata, Manfaat Merata: Menyelesaikan Hambatan Sosial dan Lingkungan, Mengoptimalkan Manfaat Hilirisasi” itu berlangsung di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNTAD, Palu.
Lokakarya mempertemukan akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan, masyarakat, organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, perusahaan swasta, dan badan usaha milik daerah.
Dimoderatori Prof. Nur Sangadji dan Dedi Irawan, forum membedah persoalan manfaat ekonomi, tata kelola daerah, pemberdayaan masyarakat, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan hilirisasi.
Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD, Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Rusdin, S.T., M.T., M.Sc., mengatakan hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Universitas Tadulako berkewajiban ikut mendorong riset dan inovasi dalam menata dan membangun ekosistem hilirisasi,” kata Andi Rusdin saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Tim Ahli Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, M. Ridha Saleh, menyebut hilirisasi merupakan kelanjutan dari agenda pembangunan pemerintah sebelumnya.
Menurut Ridha, pemerintahan saat ini menempatkan hilirisasi sebagai tugas sejarah sekaligus mandat konstitusi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Aktivitas Tambang CPM Jadi Perhatian
Aktivitas pertambangan PT Citra Palu Minerals (CPM) menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam diskusi.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNTAD, Dr. Ir. Sagaf, M.P., menyoroti posisi kegiatan pertambangan yang dinilai berdekatan dengan kawasan permukiman.
Ia juga mengangkat persoalan potensi dampak lingkungan dalam jangka panjang serta kontribusi perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Sorotan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, manfaat ekonomi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Selain aktivitas CPM di Kota Palu, dinamika hilirisasi di Morowali turut menjadi konteks pembahasan. Forum menilai perkembangan industri harus diikuti tata kelola yang kuat serta pembagian manfaat yang lebih adil bagi daerah penghasil dan masyarakat setempat.
Prof. Ahlis Djirimu turut mempertanyakan manfaat fiskal yang diterima daerah dari aktivitas industri ekstraktif.
Menurut penilaiannya, terdapat potensi penerimaan daerah bernilai triliunan rupiah yang belum diperoleh secara layak melalui skema Dana Bagi Hasil atau DBH.
Pernyataan tersebut menguatkan perdebatan mengenai distribusi penerimaan negara, hak daerah penghasil, dan besarnya manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kebijakan Hilirisasi Dinilai Terlalu Sentralistik
Narasumber lainnya, Tasrief Siara, menilai desain kebijakan hilirisasi masih terlalu berpusat pada pemerintah pusat.
Dominasi pengambilan keputusan di tingkat nasional, menurut dia, membuat pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk merumuskan kebijakan dan inovasi berdasarkan kebutuhan wilayahnya.
“Persoalan ini sangat membatasi daerah untuk berinovasi,” ujar Tasrief.
Lokakarya tersebut menempatkan hilirisasi bukan sekadar agenda meningkatkan nilai tambah komoditas. Hilirisasi juga berkaitan dengan tata kelola, pelindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pembagian manfaat ekonomi, dan keterlibatan pemerintah daerah.
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha dinilai penting agar hilirisasi di Sulawesi Tengah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Catatan redaksi: Bahan kegiatan yang diterima redaksi belum memuat tanggapan PT CPM atas sejumlah isu yang disampaikan peserta dalam lokakarya. (*/ys)
