Oleh: DEDI ASKARY, S.H.
Bencana alam seperti banjir, likuefaksi, dan gempa bumi telah memorak-porandakan berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terpukul, dengan hancurnya infrastruktur vital seperti tanggul dan saluran irigasi. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tetapi juga mata pencaharian ribuan petani yang bergantung pada sistem irigasi yang berfungsi dengan baik, khususnya di Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong serta sebahagian Kota Palu.
Dalam situasi yang serba sulit ini, peran Direktorat Jenderal (Dirjen) Lahan dan Irigasi Pertanian Kantor Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Dr. Ir Hermanto, MP menjadi sangat krusial. Masyarakat menanti terobosan dan kiprah nyata dari Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian dalam membangun atau merehabilitasi tanggul-tanggul dan saluran irigasi yang hancur. Pertanyaannya, seberapa cepat dan efektifkah respons yang akan diberikan Hermanto selaku Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian untuk membangun atau memperbaiki invrastruktur vital yang hancur seperti tanggul dan saluran irigasi.
Analisis Kritis:
- Identifikasi Masalah dan Prioritas: Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan identifikasi masalah secara komprehensif dan menentukan skala prioritas. Wilayah mana yang paling membutuhkan intervensi segera? Jenis kerusakan infrastruktur apa yang paling mendesak untuk diperbaiki? Tanpa data yang akurat dan analisis yang cermat, upaya rehabilitasi bisa menjadi tidak tepat sasaran.
- Strategi dan Rencana Aksi: Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian perlu menyusun strategi dan rencana aksi yang jelas, terukur, dan realistis. Rencana ini harus mencakup target waktu penyelesaian, alokasi anggaran yang memadai, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat.
- Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi menjadi sangat penting. Penggunaan material yang lebih tahan gempa, sistem drainase yang lebih baik, serta teknologi pemantauan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan.
- Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun.
- Koordinasi Lintas Sektor: Rehabilitasi infrastruktur irigasi dan tanggul tidak bisa dilakukan secara parsial. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta organisasi non-pemerintah, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi.
Harapan dan Tantangan:
Khususnya masyarakat di Kabupaten Parigi
Moutong, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala serta Kota Palu, tentu berharap Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan infrastruktur irigasi dan tanggul yang rusak. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, serta kondisi geografis yang sulit menjadi beberapa kendala yang perlu diatasi.
Diperlukan kepemimpinan yang kuat, visi yang jelas, serta komitmen yang tinggi dari Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian untuk mewujudkan harapan masyarakat. Terobosan-terobosan inovatif, pendekatan yang partisipatif, serta koordinasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kembali asa pertanian di wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu.
Penulis Pernah menjadi Konsultan Riset ketahan Pangan di Lembah Baliem (Wamena) Kabupaten Jayawijaya, Papua thn 2004.
