KABAR INSPIRASI, PALU – Wajah pelayanan hukum di tingkat kelurahan kini bertransformasi menjadi lebih canggih dan transparan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) bergerak cepat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Tatanga. Tak sekadar konsultasi biasa, layanan ini kini diperkuat dengan sistem pelaporan digital yang terintegrasi secara nasional, Selasa (24/2).
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan para lurah dan paralegal sebagai garda terdepan memiliki amunisi teknis yang mumpuni. Melalui sistem daring yang disediakan Kementerian Hukum, setiap pengaduan dan bantuan hukum warga akan terinput secara real-time. Hebatnya lagi, data ini akan terpantau langsung pada dashboard nasional oleh Menteri Hukum hingga dilaporkan secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia.
Masyarakat di wilayah Palu Timur dan Tatanga kini bisa menikmati empat layanan utama tanpa dipungut biaya: mulai dari informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum serta advokasi, penyelesaian konflik atau sengketa, hingga rujukan kepada advokat profesional. Instrumen ini dirancang agar akses keadilan tidak lagi menjadi barang mahal yang sulit dijangkau warga.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa kehadiran Posbankum adalah solusi nyata bagi persoalan hukum di masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas layanan harus dibarengi dengan kedisiplinan administrasi yang tinggi.
“Posbankum harus hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Layanan yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang tertib dan konsisten,” ujar Rakhmat Renaldy dengan nada optimis.
Bagi Rakhmat, sistem digital ini bukan sekadar alat pelaporan, melainkan barometer kinerja yang sangat objektif. Akuntabilitas inilah yang akan menentukan sejauh mana keberhasilan negara dalam melindungi hak-hak hukum rakyatnya hingga ke level paling bawah.
“Akuntabilitas pelaporan menjadi indikator kinerja yang terukur dan menjadi bagian dari evaluasi nasional. Oleh karena itu, disiplin administrasi adalah kunci keberhasilan Posbankum,” tambahnya.
Melalui penguatan ini, Kanwil Kemenkum Sulteng kembali menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem hukum yang inklusif di Sulawesi Tengah. Dengan paralegal yang makin melek digital, diharapkan masyarakat Palu Timur dan Tatanga benar-benar merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara di setiap jengkal permasalahan hukum mereka. (*/ys)
