KABAR INSPIRASI.ID, JAKARTA – Potensi megathrust Selat Sunda yang ramai dibicarakan masyarakat harus dipahami sebagai skenario mitigasi, bukan ramalan bahwa gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat.
Pakar Komunikasi Risiko Kebencanaan Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ir. Farah Mulyasari, mengingatkan bahwa informasi mengenai potensi gempa dan tsunami harus disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kepanikan maupun rasa aman yang keliru.
Mengutip laporan Metro TV pada 12 September 2026 yang merujuk keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), gempa megathrust di Selat Sunda diperkirakan dapat mencapai magnitudo 8,9 dan berpotensi diikuti tsunami.
Dalam skenario tersebut, gelombang tsunami diperkirakan dapat mencapai pesisir utara Jakarta dalam waktu sekitar 2,5 jam dengan ketinggian sekitar 0,5 meter.
Angka tersebut merupakan gambaran potensi yang digunakan untuk menyiapkan mitigasi, bukan kepastian mengenai waktu maupun dampak gempa yang akan terjadi.
Farah menilai penyampaian angka magnitudo dan perkiraan ketinggian tsunami tanpa penjelasan memadai dapat menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, masyarakat yang merasa tinggal jauh dari sumber bahaya juga dapat mengabaikan kebutuhan untuk bersiap.
“Masyarakat cenderung merespons ancaman berdasarkan kedekatan spasial, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang mengkalibrasi ulang pemahaman mereka terhadap bahaya,” ungkap Farah.
Menurutnya, penjelasan mengenai megathrust harus dikaitkan dengan tingkat risiko di setiap wilayah serta langkah kesiapsiagaan yang dapat dilakukan masyarakat.
Kajian mengenai potensi bencana juga harus dibedakan secara tegas dari peringatan atas kejadian yang sedang berlangsung. Hal ini penting agar skenario ilmiah tidak disalahartikan sebagai kepastian bahwa gempa akan segera terjadi.
Farah mengatakan istilah teknis kebencanaan perlu diterjemahkan menjadi petunjuk praktis yang mudah dipahami. Masyarakat dapat mulai dengan mengenali jalur evakuasi, menyusun rencana komunikasi keluarga, serta mengetahui sumber informasi resmi sesuai kondisi wilayahnya.
Ketelitian juga diperlukan ketika menerima informasi melalui media sosial. Foto maupun video bencana lama yang kembali disebarkan tanpa keterangan waktu berpotensi menimbulkan salah pengertian dan memperbesar kekhawatiran masyarakat.
“Warga perlu kritis terhadap foto atau video dramatis yang beredar dan pastikan visual tersebut memiliki konteks dan cap waktu terkini, bukan dokumentasi dari bencana masa lalu,” jelasnya.
Masyarakat disarankan memeriksa sumber, waktu, dan konteks setiap informasi sebelum membagikannya. Informasi mengenai gempa dan tsunami sebaiknya merujuk pada BMKG, sedangkan panduan kesiapsiagaan dapat diperoleh melalui BNPB maupun BPBD setempat.
Media juga memiliki peran penting dalam menjelaskan skenario di balik perkiraan dampak bencana. Informasi ilmiah perlu dilengkapi panduan tindakan agar pemberitaan tidak sekadar memunculkan kecemasan, tetapi membantu masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan.
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra, menekankan bahwa perguruan tinggi harus mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat.
“Universitas Pertamina mendorong kolaborasi ilmu kebumian dan komunikasi untuk memperkuat literasi kebencanaan. Pemahaman tentang sumber dan potensi bahaya perlu diterjemahkan menjadi informasi yang membantu masyarakat mengenali risiko di sekitarnya serta memahami langkah kesiapsiagaan yang dapat dilakukan,” ujar Ichsan. (*/ys)
