Oleh: M. Ridha Saleh
KABAR INSPIRASI.ID, PALU – Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sabtu, 14 November 2026, menghadirkan pertukaran gagasan penting mengenai arah perjalanan bangsa.
Di hadapan ribuan kader dan tamu undangan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dan Presiden Prabowo Subianto mempertemukan pandangan spiritual dan politik melalui satu istilah yang sarat makna, yaitu Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus.
Shiratal Mustaqim dalam Kepemimpinan dan Persatuan
Haedar Nashir menempatkan Shiratal Mustaqim sebagai kompas moral dalam menjalankan organisasi maupun mengelola negara. Bagi Muhammadiyah, berjalan di jalan yang lurus berarti menghadirkan kepemimpinan berintegritas dan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
Semangat tersebut juga tercermin dalam tema Tanwir, “Bersama Satukan Bangsa”. Pesan persatuan menjadi semakin relevan ketika derasnya arus informasi digital kerap mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan serta memperbesar polarisasi di ruang publik.
Gagasan itu kemudian dielaborasi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan bahwa ajaran mengenai Shiratal Mustaqim selalu terngiang sebagai pengingat bahwa manusia, termasuk seorang pemimpin, senantiasa berhadapan dengan pilihan antara jalan kebenaran dan jalan kesesatan.
Dalam kehidupan kebangsaan, jalan lurus tersebut dimaknai sebagai kewajiban merawat persatuan, melindungi demokrasi dari upaya pecah belah melalui disinformasi, serta memastikan negara hadir untuk menyelamatkan rakyat.
Melawan Keserakahan dan Cengkeraman Oligarki
Pertemuan gagasan tentang Shiratal Mustaqim di Palu tidak berhenti sebagai seruan moral. Pembahasannya menyentuh persoalan keadilan ekonomi dan pengelolaan kekayaan negara.
Haedar Nashir memberikan apresiasi terhadap keberanian politik pemerintah dalam menata pengelolaan sumber daya alam agar kembali sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Sikap tersebut sekaligus menyampaikan kritik terhadap praktik keserakahan segelintir elite dan cengkeraman oligarki yang memonopoli sumber daya alam untuk kepentingan kelompok, bukan bagi kemakmuran rakyat.
Presiden Prabowo turut mempertegas semangat memberantas ketimpangan akibat dominasi segelintir pemodal. Dengan merujuk pada prinsip jalan lurus, Presiden menyoroti ironi kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat akibat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik keserakahan.
Presiden juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikuasai kekuatan uang maupun kelompok bermodal besar yang berupaya membeli opini publik dan memecah belah bangsa.
Kontras moral terlihat ketika Presiden memberikan penghormatan terhadap kemandirian dan transparansi pengelolaan keuangan Muhammadiyah. Organisasi tersebut dinilai mampu mengelola aset umat yang nilainya melampaui Rp200 triliun.
Aset itu digunakan untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan. Capaian tersebut menjadi kritik tajam terhadap jaringan oligarki yang mengeksploitasi kekayaan negara untuk memperkaya kelompoknya sendiri.
Kolaborasi Kritis untuk Kedaulatan Rakyat
Pertemuan di Palu memberikan pelajaran mengenai hubungan yang semestinya dibangun antara negara dan masyarakat sipil.
Negara memerlukan legitimasi moral, jaringan akar rumput, dan daya kritis konstruktif dari organisasi seperti Muhammadiyah untuk membendung pengaruh buruk oligarki terhadap kebijakan publik.
Di sisi lain, masyarakat sipil membutuhkan keberanian politik negara untuk menegakkan keadilan sosial dan memberantas kebocoran anggaran tanpa pandang bulu.
Meniti Shiratal Mustaqim dalam kehidupan kebangsaan menuntut kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Pesan dari Tanwir Muhammadiyah di Palu mengingatkan bahwa kekayaan alam dan ruang demokrasi tidak boleh diserahkan kepada keserakahan segelintir pihak.
Dialog yang jujur dan kolaborasi yang saling menguatkan antara negara dan masyarakat sipil perlu terus dirawat. Dari jalan itulah upaya menghapus kemiskinan dan mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dapat menemukan arah yang nyata.
Penulis merupakan Wakil Ketua Komnas HAM periode 2007–2012.










