KABAR INSPIRASI.ID, PALU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Hendrik Pagiling, bersama para Kepala Divisi dan Pejabat Administrator mengikuti program interaktif Pasti Ada Solusi Episode 25 secara daring, Jumat, 13 November 2026.
Program yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, tersebut menjadi ruang komunikasi antara Kementerian Hukum dan masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan persoalan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai layanan dan mekanisme penyelesaiannya.
Sejumlah persoalan kenotariatan menjadi pembahasan dalam dialog tersebut. Irina menyampaikan kendala pengisian data kuota notaris, sementara permohonan lain berkaitan dengan pembukaan kuota notaris di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjelaskan bahwa proses pendaftaran masih berjalan secara otomatis melalui sistem hingga 19 November 2026. Karena proses tersebut masih berlangsung, intervensi terhadap sistem belum dapat dilakukan.
Ditjen AHU selanjutnya akan berkomunikasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk membahas kemungkinan penerapan mekanisme kuota yang lebih fleksibel. Kapasitas dan kinerja server juga akan dievaluasi bersama Direktur Teknologi Informasi.
Persoalan hak anak dan kewarganegaraan turut dibahas. Danny menyampaikan pengaduan mengenai perlindungan hak asuh anak berkewarganegaraan Indonesia setelah adanya putusan pengadilan.
Sementara itu, Bibiana memohon agar putranya, Felix, yang telah berusia 18 tahun, dapat mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga melewati usia 20 tahun. Permohonan itu disampaikan agar Felix tetap memiliki kesempatan membela Tim Nasional Indonesia dalam bidang olahraga.
Kendala permohonan pewarganegaraan atas nama Mahamed Arif Kaliyar yang telah diajukan sejak Maret juga mendapat perhatian. Direktur Jenderal AHU mengarahkan pemohon untuk melengkapi dokumen clearance dari kedutaan negara asal sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan.
Dalam pembahasan lainnya, Saleha dari Partai Reformasi menanyakan perkembangan permohonan pengesahan partai politik. Kementerian Hukum menjelaskan bahwa audiensi telah dilaksanakan pada 23 Juni dan dokumen permohonan masih dalam tahap pengkajian.
Laporan Farid mengenai dugaan persoalan jual beli tanah yang melibatkan oknum notaris turut dibahas. Majelis Pengawas Pusat telah menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama enam bulan kepada notaris yang bersangkutan. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Hendrik Pagiling menilai Pasti Ada Solusi menjadi sarana penting untuk membangun pelayanan publik yang terbuka dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Forum tersebut juga membantu jajaran di daerah memahami kebijakan dan mekanisme penanganan berbagai persoalan hukum yang disampaikan masyarakat.
“Pasti Ada Solusi bukan sekadar ruang penyampaian pengaduan, tetapi menjadi sarana memastikan bahwa setiap persoalan masyarakat mendapatkan perhatian, penjelasan, dan tindak lanjut yang jelas. Kami di daerah harus mampu menerjemahkan komitmen tersebut melalui pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” ungkap Hendrik.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan memperkuat koordinasi dengan unit utama Kementerian Hukum. Langkah tersebut diperlukan agar informasi, kebijakan, dan penyelesaian yang dibahas melalui Pasti Ada Solusi dapat diteruskan kepada masyarakat Sulawesi Tengah secara tepat.
Keikutsertaan dalam Pasti Ada Solusi Episode 25 juga menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulteng meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Semangat penyelesaian masalah diharapkan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dan kepastian hukum yang dibutuhkan. (*/ys)
