KABAR INSPIRASI, PALU — Policy Talks yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menjadi ruang belajar berharga bagi Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng. Mengusung tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah”, forum virtual yang berlangsung Selasa (9/6/2026) ini diikuti secara aktif oleh Kanwil Kemenkum Sulteng bersama kanwil-kanwil dari berbagai penjuru Indonesia.
Analis kebijakan yang kompeten adalah tulang punggung lahirnya kebijakan publik yang tepat sasaran. Itulah semangat yang menggerakkan Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus hadir dalam berbagai forum pengembangan kapasitas seperti ini. Kegiatan Policy Talks menjadi wadah penguatan pemahaman mengenai peran analis kebijakan dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Siklus analisis kebijakan yang efektif dimulai dari kemampuan membaca dan merumuskan masalah publik secara tepat. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa’i, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber dan mengurai pentingnya kompetensi tersebut sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang efektif dan implementatif di lapangan.
Policy brief yang ringkas dan tajam menjadi instrumen kritis penghubung antara riset dan keputusan. Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Strategi Kebijakan Hukum, Farah Annisa Harahap, membahas secara khusus teknik penyusunan policy brief yang mampu menjawab kebutuhan para pengambil keputusan secara langsung — padat, jelas, dan berbasis bukti.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan adalah investasi penting bagi kualitas layanan dan pembangunan hukum di daerah. “Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kompetensi harus terus dilakukan agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Budaya kerja berbasis analisis dan evidensi, lanjut Rakhmat Renaldy, adalah kunci agar setiap rumusan kebijakan benar-benar menyentuh akar persoalan. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memperkuat budaya kerja yang berbasis analisis dan evidensi sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat lebih efektif, responsif, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Keikutsertaan aktif Kanwil Kemenkum Sulteng dalam Policy Talks ini mencerminkan komitmen nyata untuk terus membangun SDM yang adaptif dan inovatif — sebagai fondasi perumusan kebijakan hukum yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah. (*/ys)
