KABAR INSPRASI, PALU — Komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Tadulako terus diperkuat. Langkah nyata ini ditunjukkan lewat pertemuan strategis antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, pada Senin (22/6).
Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, pertemuan bilateral tersebut menjadi ajang penting untuk menyamakan frekuensi. Kedua lembaga sepakat untuk meruntuhkan sekat demi membangun ekosistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan esensial masyarakat di akar rumput. Berbagai isu strategis dikupas tuntas, mulai dari penguatan layanan, peningkatan kesadaran hukum warga, pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, hingga optimalisasi program bersama.
Rakhmat Renaldy menegaskan bahwa kebersamaan antar-aparat penegak hukum adalah fondasi utama bagi kokohnya supremasi hukum di daerah. Menurutnya, inovasi pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya koordinasi yang intensif dan berketerusan.
“Pembangunan hukum tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga agar pelayanan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Lebih lanjut, Rakhmat menambahkan bahwa pintu kolaborasi selalu terbuka lebar bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting demi merespons dinamika sosial serta memastikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat melalui pelayanan publik yang modern, inklusif, dan transparan.
“Melalui kolaborasi yang semakin solid, kita berharap mampu menghadirkan pembangunan hukum yang modern, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang,” tambahnya.
Gayung bersambut, Kajati Sulawesi Tengah, Zullikar Tanjung, menyambut hangat inisiatif tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh jajaran Kejati Sulawesi Tengah untuk terus berjalan beriringan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah dalam setiap sendi pembangunan hukum dan pelayanan masyarakat. Pertemuan ini pun ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal jalannya penegakan hukum yang humanis dan adaptif bagi seluruh warga Sulawesi Tengah. (*/ys)
