KABAR INSPIRASI, PALU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) mengikuti Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara virtual dari Graha Pengayoman, Senin (8/6/2026). Forum nasional ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh — memadukan kecanggihan teknologi dengan fondasi moral yang kokoh.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tampil memberikan pengarahan dan menekankan pentingnya sinergi antara pemanfaatan teknologi digital dan penguatan integritas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi Yusril, keduanya bukan pilihan yang harus dipilih salah satu — melainkan dua sisi dari koin yang sama.
Digitalisasi pelayanan melalui e-government, menurut Yusril, adalah langkah maju yang tak bisa ditunda dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi. Namun ia mengingatkan bahwa teknologi sejatinya hanyalah sebuah alat. Keberhasilan atau kegagalannya sangat ditentukan oleh integritas dan tanggung jawab manusia yang menjalankannya. Tanpa itu, sistem secanggih apa pun hanya akan menjadi cangkang kosong.
Yusril juga mendorong para pejabat dan aparatur pemerintah untuk tidak ragu berkreasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat — selama tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku. Inovasi dan kepatuhan hukum, tegasnya, harus berjalan beriringan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyambut penuh semangat arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa transformasi digital harus menjadi jembatan nyata menuju pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi harus mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik,” ujarnya.
Namun Rakhmat Renaldy menegaskan satu hal yang tak boleh terlupakan di tengah gerak cepat digitalisasi: integritas adalah faktor penentu sejati dari keberhasilan reformasi birokrasi.
“Teknologi yang baik akan memberikan hasil maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, beretika, dan memiliki komitmen kuat dalam melayani masyarakat,” tambahnya.
Melalui konsolidasi ini, seluruh jajaran Kementerian Hukum diharapkan semakin siap dan mantap dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, inovatif, serta sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*/ys)
