KABAR INSPIRASI, PALU — Mempertahankan predikat bersih dari korupsi adalah satu hal, namun meningkatkan level ke tingkat pelayanan prima yang menyentuh hati masyarakat adalah tantangan yang jauh lebih besar. Menyadari target besar tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) bergerak cepat menggembleng mentalitas aparaturnya demi mewujudkan transformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Di bawah terik matahari pagi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, langsung mengambil komando apel pagi bersama di Lapangan Kanwil Kemenkum Sulteng, Senin (20/7/2026). Momentum ini sengaja dijadikan ajang krusial untuk menyuntikkan kembali komitmen pelayanan publik di dada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat, sekaligus memperkokoh fondasi budaya kerja profesional yang berintegritas tinggi.
Dalam amanatnya yang lugas, Rakhmat melempar apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atas keringat dan dedikasi mereka dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas. Target besarnya jelas: menyabet predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Namun, ia mengingatkan agar perburuan gelar ini tidak terjebak pada sekadar tumpukan dokumen administratif di atas meja.
“Terima kasih atas fokus, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran selama ini. Namun, semangat ini tidak boleh kendur dan harus terus dijaga. Ingat, tugas utama kita sebagai abdi negara adalah mengejawantahkan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati,” ujar Rakhmat Renaldy di hadapan barisan pegawai.
Rakhmat menegaskan, etalase terdepan dari Kanwil Kemenkum Sulteng adalah kualitas pelayanan publiknya. Ia menginstruksikan seluruh petugas di garda depan untuk wajib mengedepankan budaya 3S—senyum, salam, dan sapa. Regulasi internal harus dipastikan berjalan fleksibel namun patuh hukum, agar setiap kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa berbelit-belit.
Sebagai bukti konkret bahwa reformasi ini bukan sekadar pemanis retorika di podium, Rakhmat membeberkan cetak biru strategis berupa rencana pembentukan gugus tugas khusus (task force). Tim independen internal ini nantinya akan diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan melekat, penguatan kapasitas, hingga evaluasi berkala terhadap performa pelayanan publik di seluruh unit kerja wilayah.
“Pelayanan yang berkualitas itu bukan cuma slogan kosong. Saya ingin seluruh masyarakat yang menginjakkan kaki di kantor ini benar-benar merasakan pelayanan yang ramah, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Untuk itulah, perhatian khusus akan kami berikan melalui pembentukan gugus tugas pelayanan ini,” cetusnya tegas.
Ia menutup arahannya dengan pengingat tajam bahwa indikator utama keberhasilan Zona Integritas adalah kepuasan dan kepercayaan mutlak dari masyarakat. Apel pagi awal pekan tersebut diikuti dengan khidmat oleh seluruh jajaran pejabat administrasi, pejabat fungsional, hingga staf pelaksana, yang sepakat membulatkan suara demi menghadirkan hukum yang kian bersahabat dan mudah diakses publik. (*/ys)
